Majalengka // zonakabar.com – Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemdes Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka selama ini ternyata tak cukup membuat puas bagi sebagian warganya.
Pasalnya tiap kali memasuki musim penghujan persoalan banjir menjadi hal yang klasik setiap tahunnya, warga menilai persoalan sistem Drainase serta Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Keluarga masih menjadi persoalan utama. Tak berfungsinya sebagian besar saluran-saluran air dituding menjadi penyebabnya. Alhasil banjir sesaat atau cileuncang (bahasa sunda) pun kerap melanda jalan serta area pemukiman warga Balida yang berada rawan banjir.
Menurut penuturan salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku jika dirinya seringkali merasa was-was saat musim pemghujan tiba, pasalnya tak jarang air sampai masuk ke dalam rumah saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi. Dia pun berharap agar Pemerintah Desa Balida bisa segera melakukan pembenahan menyeluruh pada semua saluran air agar banjir dadakan tak lagi menjadi momok saat hujan besar melanda, seperti yang disampaikannya pada jumat (27/9/2024).
” Banyak tuh pak saluran air selokan yang dipakai untuk merendam kayu dan bambu sehingga imbasnya selokan menjadi dangkal “, tuturnya.
Dia menambahkan menurutnya bukan hanya warga yang menggunakan saluran air untuk merendam kayu dan bambu, bahkan menurut pengakuannya dia pun pernah melihat ada salah seorang oknum pengurus RT yang melakukan hal yang sama yakni merendam bambu di saluran air selokan yang berada dekat rumahnya.
” Coba saja pak kalau tidak percaya lihat di saluran air sebelah utara perempatan blok kamis Desa Balida, disitu pun salah satunya selokan dipakai buat merendam bambu milik oknum RT, bagaimana ini pak kuwu ?? “, cocornya dengan nada geram.
Buruknya sistem drainase, harus segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar, seharusnya dipergunakan untuk membangun fasilitas umum serta kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, namun kerapkali skala prioritas kebutuhan masyarakat harus ditunda dengan alasan mendahulukan program arah kebijakan pembangunan Pemerintah Desa.
